Muba, Sumsel — Puluhan pedagang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mengeluhkan kebijakan pemerintah daerah yang memindahkan tempat usaha mereka.
Para pedagang ini berbondong-bondong mendatangi Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indahfikri untuk mengadukan persoalan yang mereka alami.
Kebijakan pemindahan itu dilakukan oleh gabungan dinas terkait, yakni Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin), Dinas Koperasi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Satpol PP, serta beberapa dinas lainnya pada Rabu, 12 November 2025. Pemerintah memberikan tiga lokasi alternatif tempat berjualan, yaitu di area PJS dekat panjat tebing, Jl. Kayuara, dan di Jl. Merdeka Peternakan.
Namun, kebijakan itu justru menimbulkan keresahan di kalangan pedagang.
Menurut Andre, salah satu perwakilan pedagang UMKM, sekitar 30 pedagang telah mengikuti arahan pemerintah dengan memilih berjualan di Jl. Merdeka, di lapangan dinas Peternakan.
“Setelah kontainer kami dipindahkan ke sana, baru satu hari kemudian kami disuruh pindah lagi. Kami keberatan karena sekarang diminta memindahkan sendiri, sementara sebelumnya pemindahan dibantu pemerintah. Kami tidak punya kendaraan untuk memindahkan kontainer, dan lagi dua lokasi lain yang disediakan pemerintah sangat tidak strategis—minim pembeli,” keluh Andre kepada wartawan.
Andre menegaskan bahwa para pedagang pada dasarnya mendukung penuh langkah pemerintah dalam menata kota dan memajukan sektor UMKM. Namun, ia berharap Pemkab Muba dapat memberikan solusi yang adil dan manusiawi, dengan menyediakan lokasi berdagang yang layak dan strategis agar roda ekonomi kecil tetap berputar.
“Kami bukan menolak kebijakan, tapi kami butuh tempat yang bisa membuat kami tetap bertahan hidup. Jangan sampai penataan justru mematikan usaha kecil kami,” ujarnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah daerah Muba belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan para pedagang tersebut.(R)
