Palembang, – Dalam upaya menjawab sorotan tajam publik dan media atas dugaan sejumlah pelanggaran di internal Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 Palembang, Kepala KSOP Laksamana Pertama TNI Idham Faca, S.T., M.M., M.Tr.Opsla menggelar acara coffee morning bersama puluhan awak media, Kamis (31/7/2025), di Gedung Serbaguna BRI Jalan Kapten A. Rivai, Palembang.
Acara yang dihadiri sekitar 60 jurnalis ini menjadi ajang klarifikasi dan sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di tubuh KSOP. Namun, yang mengejutkan, dalam sambutan pembuka, Kepala KSOP mengungkap bahwa kegiatan tersebut telah lebih dulu dikoordinasikan dengan Dr. Ninik Rahayu, SH., MS., yang disebutnya sebagai Ketua Dewan Pers.
Pernyataan itu memunculkan pertanyaan besar: dalam kapasitas apa seorang mantan Ketua Dewan Pers—yang secara struktural tak lagi menjabat—perlu dilapori perihal kegiatan resmi lembaga pelayaran negara? Apakah ini bentuk etika koordinasi semata atau ada campur tangan lebih jauh yang belum terungkap?
Dalam sesi pemaparan materi, Capt. Bintaro selaku Kepala Seksi Keselamatan Berlayar menegaskan peran utama KSOP hanya pada aktivitas transportasi air, dari saat kapal merapat hingga bongkar muat selesai. Ia juga memperkenalkan jajaran pejabat struktural yang menangani bidang teknis lainnya.
Namun tensi diskusi meningkat saat sesi tanya jawab. Sejumlah wartawan melontarkan pertanyaan kritis, mulai dari:
Dugaan keterlibatan pejabat KSOP dalam pengadaan CCTV di Terminal Khusus (TerSus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS),
Kelayakan penggunaan Single Truck Identification Data (STID) oleh kendaraan bongkar muat di pelabuhan,
Penanganan kecelakaan kapal tongkang yang kerap menabrak rumah warga di tepi Sungai Musi,
Aktivitas ilegal bongkar muat BBM oleh kapal tugboat, termasuk kapal Rafa 01 yang namanya identik dengan putra seorang pejabat KSOP,
Serta banyaknya aktivitas TUKS dan TerSus yang diduga tak sesuai izin dan peruntukan.
Menjawab tudingan pengadaan CCTV, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ikhsan M. Ichsan, bersama Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Jasa Kepelabuhanan, Ika Handayani, menampik adanya intervensi KSOP.(TIM)
